USDT halal atau haram? Memahami perbedaan pandangan

Belum ada fatwa resmi di Indonesia yang secara khusus membahas USDT. MUI pada 2021 mengharamkan kripto sebagai mata uang dan memberi syarat ketat untuk kripto sebagai komoditas. Halaman ini merangkum pandangan yang ada, bukan menetapkan hukum.

Bentuk geometris dalam cahaya senja, ilustrasi pertimbangan halal haram USDT yang perlu direnungkan

USDT halal atau haram? Jawaban jujurnya: belum ada fatwa resmi di Indonesia yang secara khusus menghukumi USDT. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada November 2021 mengharamkan kripto sebagai mata uang, menyatakan kripto sebagai komoditas tidak sah diperjualbelikan, tetapi membolehkan kripto yang memenuhi syarat sil'ah, punya underlying, dan manfaat yang jelas. Posisi USDT terhadap syarat-syarat itu masih menjadi bahan diskusi.

Kami bukan lembaga fatwa dan tidak mengeluarkan hukum. Halaman ini merangkum pandangan yang ada secara seimbang, menjelaskan kenapa stablecoin seperti USDT dibahas berbeda dari Bitcoin, dan memberi poin-poin yang bisa kamu bawa saat bertanya kepada ulama yang kamu percaya.

Crypto halal atau haram menurut MUI 2021

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 yang digelar 9–11 November 2021 menghasilkan tiga poin utama tentang kripto:

  1. Kripto sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakpastian) dan dharar (bahaya), serta bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan aturan Bank Indonesia.
  2. Kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan, karena mengandung gharar, dharar, dan qimar (unsur perjudian), serta tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i.
  3. Kripto yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, memiliki underlying, dan memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan.

Syarat sil'ah yang dimaksud mencakup: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.

Poin ketiga inilah yang sering dikutip dalam diskusi tentang stablecoin. Banyak orang lupa bahwa keputusan MUI tidak berhenti di kata "haram", tetapi membuka ruang untuk aset yang memenuhi kriteria tertentu.

2021
Ijtima Ulama MUI tentang kripto
2026
Majelis Tarjih Muhammadiyah merevisi fatwanya
3
Poin keputusan MUI tentang kripto

Kenapa USDT dibahas berbeda dari Bitcoin

Bitcoin tidak punya aset yang menjamin nilainya. Harganya murni ditentukan pasar, dan sangat fluktuatif. Itu sebabnya argumen gharar dan qimar paling sering diarahkan ke aset seperti ini.

USDT berbeda dalam beberapa hal yang relevan dengan kriteria MUI:

  • Ada underlying. Tether menyatakan setiap USDT didukung cadangan, sebagian besar berupa surat utang pemerintah AS jangka pendek, kas, dan setara kas.
  • Nilainya stabil. USDT dirancang tetap sekitar 1 dolar, sehingga unsur spekulasi harga jauh lebih kecil dibanding aset kripto lain.
  • Jumlahnya tercatat. Setiap token tercatat di blockchain dan bisa diserahkan kepada pihak lain.

Namun ada juga argumen sebaliknya, yang sama-sama layak dipertimbangkan:

  • Ketidakpastian penerbit. Cadangan Tether mencakup aset berisiko seperti bitcoin, emas, dan pinjaman. Laporan auditnya pun tidak dipublikasikan.
  • Cadangan berbasis bunga. Sebagian besar laba Tether berasal dari bunga surat utang AS. Sebagian ulama mempermasalahkan hubungan dengan instrumen berbasis riba, walau pemegang USDT sendiri tidak menerima bunga.
  • Fungsi sebagai mata uang. Kalau USDT dipakai sebagai alat bayar, itu bertentangan dengan poin pertama keputusan MUI dan dengan hukum Indonesia.

Karena itu, dua orang yang sama-sama memegang USDT bisa sampai pada kesimpulan berbeda, tergantung pandangan ulama yang mereka ikuti dan cara mereka memakainya.

Tangan memegang koin perak, simbol menimbang status syariah memegang USDT
Cara memakai USDT sering lebih menentukan daripada tokennya sendiri.

Istilah fikih yang sering muncul

Diskusi tentang kripto halal atau haram memakai beberapa istilah yang perlu dipahami supaya tidak salah tangkap:

IstilahArti singkatKaitannya dengan USDT
GhararKetidakjelasan atau ketidakpastian dalam akadDipersoalkan pada kualitas cadangan dan transparansi penerbit
DhararBahaya atau kerugianRisiko kehilangan dana, penipuan, dan kegagalan platform
Qimar / maysirUntung-untungan, perjudianLebih relevan untuk trading spekulatif dan derivatif daripada sekadar memegang USDT
RibaTambahan yang disyaratkan dalam pinjamanRelevan untuk produk earn atau lending USDT berimbal hasil tetap
Sil'ahBarang yang sah diperjualbelikanSyarat yang dipakai MUI untuk menilai kripto sebagai komoditas
SharfPertukaran mata uangRelevan saat menukar USDT ke rupiah atau sebaliknya

Dengan memahami istilah ini, kamu bisa melihat bahwa sebagian besar keberatan ulama tidak ditujukan pada teknologi blockchain itu sendiri, melainkan pada cara kripto dipakai: sebagai alat spekulasi, sebagai alat bayar yang menggantikan rupiah, atau sebagai produk pinjaman berbunga.

Pandangan Muhammadiyah setelah revisi 2026

Pada Maret 2026, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merevisi fatwanya sendiri tahun 2022 yang sebelumnya mengharamkan kripto. Dalam pandangan barunya, kripto dinyatakan mubah (boleh) sebagai harta dan instrumen investasi, dengan sejumlah syarat.

Yang tetap dikecualikan:

  • Futures, leverage, dan short-selling
  • Pinjaman dengan imbal hasil tetap
  • Token yang terkait perjudian atau tidak punya kegunaan
  • Penggunaan kripto sebagai mata uang

Revisi ini menunjukkan bahwa pandangan ulama berkembang seiring pemahaman tentang teknologi dan regulasi. Tetapi ini adalah pandangan Muhammadiyah, bukan fatwa MUI, dan tidak secara khusus menyebut USDT.

Perkembangan di OJK dan negara tetangga

OJK dan DSN-MUI. OJK menyatakan sedang membahas status syariah aset kripto bersama Dewan Syariah Nasional MUI. Hingga Februari 2026, DSN-MUI belum menerbitkan fatwa yang menyatakan aset kripto tertentu sesuai syariah. Pada November 2026, OJK menyebut sedang menyusun peta jalan 2027–2031 yang memuat "Kripto Syariah". Perkembangan ini patut dipantau.

Malaysia. Dewan Penasihat Syariah Komisi Sekuritas Malaysia memutuskan pada 2020 bahwa berinvestasi dan memperdagangkan mata uang digital dan token digital dibolehkan di bursa aset digital yang terdaftar, dengan syarat tertentu. Ini sering dijadikan rujukan pembanding di kawasan.

Ringkasan berbagai pandangan:

LembagaTahunInti pandangan
MUI (Ijtima Ulama)2021Haram sebagai mata uang; sebagai komoditas sah hanya jika memenuhi syarat sil'ah, punya underlying, dan bermanfaat
Muhammadiyah (Majelis Tarjih)2026Mubah sebagai harta dan investasi, dengan pengecualian derivatif, leverage, bunga tetap, dan penggunaan sebagai mata uang
DSN-MUIbelum adaPembahasan dengan OJK masih berjalan
Komisi Sekuritas Malaysia2020Boleh diperdagangkan di bursa terdaftar, dengan syarat

Mulai dengan akun terverifikasi

Akun terverifikasi di exchange dengan verifikasi identitas (KYC) adalah cara paling sederhana dan paling rendah risikonya untuk pertama kali membeli dan menjual USDT.

Beroperasi sejak 2013 dan terdaftar di FinCEN (AS) serta FCA (Inggris); pengguna di Indonesia dilayani oleh entitas internasionalnya. Periksa ketersediaan dan aturan lokal sebelum mendaftar.

Buka akun gratis Tautan eksternal ke exchange pihak ketiga. Kami panduan independen dan tidak menerima arahan dari exchange tersebut.

Cara memakai USDT yang lebih berhati-hati secara syariah

Kalau setelah berdiskusi dengan ulama kamu memutuskan untuk tetap memakai USDT, beberapa prinsip berikut bisa membantu menjauhi area yang paling banyak dipersoalkan:

  1. Gunakan sebagai aset, bukan alat bayar. Ini sejalan dengan keputusan MUI dan dengan hukum Indonesia. Lihat legalitas USDT.
  2. Transaksi spot, serah terima jelas. Beli dan jual langsung, tanpa leverage, futures, atau margin.
  3. Hindari produk berbunga tetap. Earn, lending, atau staking USDT dengan imbal hasil tetap paling dekat dengan riba.
  4. Hindari spekulasi jangka pendek. Membeli USDT untuk menebak kurs rupiah setiap hari mendekati unsur untung-untungan.
  5. Gunakan platform berizin. Kejelasan akad dan perlindungan hak juga bagian dari menghindari gharar. Panduan langkahnya ada di cara beli USDT.
  6. Perhatikan zakat. Kalau kamu memandang USDT sebagai harta, tanyakan kepada amil atau ulama bagaimana memperhitungkannya dalam zakat maal.

Dua pandangan yang sama-sama punya dasar

Untuk memberi gambaran yang adil, berikut dua cara berpikir yang sering kami temui. Kami tidak memihak salah satunya.

Pandangan yang lebih longgar melihat USDT sebagai representasi digital dari dolar yang disimpan penerbit. Menurut cara pandang ini, memegang USDT mirip dengan memegang bukti simpanan, dan menukarnya ke rupiah mirip dengan tukar valas, asalkan serah terima terjadi tunai di tempat dan tanpa unsur spekulasi. Kehadiran cadangan dianggap memenuhi syarat adanya underlying.

Pandangan yang lebih ketat menekankan bahwa pemegang USDT tidak punya hak langsung atas cadangan, karena penebusan langsung ke Tether hanya untuk nasabah terverifikasi dengan minimal US$100.000. Pengguna ritel bergantung pada pasar sekunder. Ditambah komposisi cadangan yang mencakup aset berisiko dan instrumen berbunga, pandangan ini melihat unsur gharar yang belum hilang.

Keduanya bisa kamu diskusikan dengan ulama. Yang jelas, kedua pandangan sepakat bahwa memakai USDT untuk leverage, judi, atau sebagai pengganti rupiah dalam pembayaran tidak dibenarkan.

Bagaimana dengan USDT untuk kirim uang ke keluarga?

Banyak pekerja migran Indonesia bertanya soal ini. Menggunakan USDT sebagai sarana memindahkan nilai dari luar negeri lalu menukarnya ke rupiah, secara substansi berbeda dengan spekulasi atau trading berleverage. Namun proses tukar-menukarnya tetap perlu memperhatikan prinsip sharf (pertukaran mata uang), misalnya serah terima yang jelas dan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Selain aspek syariah, ada aspek hukum dan biaya di negara pengirim yang juga perlu diperhatikan. Bahasan praktisnya ada di remitansi USDT.

Hukum negara dan hukum syariah berjalan berdampingan

Ada kalanya sesuatu legal menurut hukum negara tetapi dipersoalkan secara syariah, atau sebaliknya. Untuk USDT di Indonesia, keduanya justru bertemu di satu titik: USDT tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran. Hukum negara melarangnya lewat UU Mata Uang, dan keputusan MUI 2021 mengharamkan kripto sebagai mata uang.

Di luar itu, memegang dan memperdagangkan USDT lewat pedagang berizin OJK legal menurut hukum negara, dan dikenai PPh final saat dijual. Ringkasan aturannya ada di legalitas USDT dan pajak USDT. Memenuhi kewajiban hukum dan pajak juga bagian dari muamalah yang baik.

Pertanyaan yang bisa kamu bawa ke ulama

Supaya diskusi lebih bermanfaat, jelaskan situasimu secara konkret. Beberapa pertanyaan yang bisa dibawa:

  • "Saya memakai USDT untuk menyimpan nilai dalam dolar karena khawatir rupiah melemah. Bagaimana hukumnya?"
  • "Saya menerima bayaran klien luar negeri dalam USDT lalu menukarnya ke rupiah. Apa yang perlu saya perhatikan?"
  • "Apakah cadangan Tether yang berbasis surat utang berbunga memengaruhi hukum memegang USDT?"
  • "Bagaimana menghitung zakat atas USDT yang saya simpan?"
  • "Apakah ada bedanya kalau saya menyimpan USDT di exchange berizin dibanding di dompet pribadi?"
  • "Bolehkah saya membeli USDT bertahap setiap bulan sebagai tabungan dolar, tanpa niat spekulasi?"

Pemahaman dasar tentang cara kerja USDT akan membantu diskusi itu. Kamu bisa mulai dari apa itu USDT dan apakah USDT aman, lalu bandingkan dengan alasan orang memakai USDT di USDT vs inflasi rupiah.

Yang paling penting bukan hanya tokennya, tetapi bagaimana kamu memakainya.

Pandangan ulama bisa berbeda dan berkembang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah MUI sudah mengeluarkan fatwa khusus tentang USDT?

Sepengetahuan kami, belum. Keputusan Ijtima Ulama MUI 2021 membahas mata uang kripto secara umum. Hingga Februari 2026, DSN-MUI juga belum menerbitkan fatwa yang menyatakan aset kripto tertentu sesuai syariah. OJK dan DSN-MUI disebut sedang membahas status syariah aset kripto. Pantau pengumuman resmi MUI untuk perkembangan terbaru.

Apakah menyimpan USDT sama dengan menyimpan dolar?

Tidak persis. Menyimpan dolar tunai berarti memegang mata uang resmi. USDT adalah klaim digital kepada perusahaan swasta yang menjanjikan penukaran 1:1 dengan dolar. Sebagian orang memandangnya mirip dokumen penyimpanan uang, sebagian lagi melihat unsur ketidakpastian pada penerbitnya. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat hukumnya diperdebatkan.

Apakah staking atau meminjamkan USDT untuk bunga itu halal?

Imbal hasil tetap dari meminjamkan USDT sangat mirip dengan bunga pinjaman, yang secara luas dipandang sebagai riba dalam fikih muamalah. Muhammadiyah dalam revisi 2026 juga secara eksplisit mengecualikan pinjaman berimbal hasil tetap. Kalau kamu ingin berhati-hati, hindari produk earn atau lending USDT dengan bunga tetap.

Bagaimana dengan trading USDT dengan leverage atau futures?

Ini area yang paling banyak ditolak. Muhammadiyah mengecualikan futures, leverage, dan short-selling dari kebolehan kripto. Keputusan MUI 2021 juga menyebut unsur qimar atau perjudian sebagai alasan larangan. Bagi yang ingin menjaga kehati-hatian syariah, transaksi spot sederhana jauh lebih aman dibanding derivatif.

Saya ragu, apa yang sebaiknya saya lakukan?

Tanyakan kepada ulama atau dewan syariah yang kamu percaya, dengan menjelaskan secara jujur bagaimana kamu memakai USDT: untuk menyimpan nilai, mengirim uang, atau trading. Hukum bisa berbeda tergantung penggunaan. Dalam fikih, meninggalkan perkara yang meragukan juga merupakan pilihan yang dihormati.

Mulai dengan akun terverifikasi

Akun terverifikasi di exchange dengan verifikasi identitas (KYC) adalah cara paling sederhana dan paling rendah risikonya untuk pertama kali membeli dan menjual USDT.

Beroperasi sejak 2013 dan terdaftar di FinCEN (AS) serta FCA (Inggris); pengguna di Indonesia dilayani oleh entitas internasionalnya. Periksa ketersediaan dan aturan lokal sebelum mendaftar.

Buka akun gratis Tautan eksternal ke exchange pihak ketiga. Kami panduan independen dan tidak menerima arahan dari exchange tersebut.

Baca juga