Pajak USDT di Indonesia mengikuti aturan pajak crypto secara umum. Sejak 1 Agustus 2025, berlaku PMK 50/2025: penjualan USDT lewat pedagang dalam negeri yang berizin dikenai PPh final 0,21% dari nilai transaksi, dipotong otomatis oleh platform. Penjualan lewat platform luar negeri dikenai PPh final 1%. PPN atas transaksi kripto dihapus.
Halaman ini menjelaskan cara kerja tarif itu, memberi contoh hitungan dalam rupiah, dan membahas situasi yang sering membingungkan: swap, P2P, dan pelaporan di SPT. Ini informasi umum, bukan nasihat pajak. Untuk situasi pribadimu, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.
Aturan pajak crypto yang berlaku sekarang
PMK 50/2025 menggantikan PMK 68/2022. Perubahan terbesarnya: kripto kini diperlakukan mirip surat berharga, sehingga tidak lagi dikenai PPN. Sebagai gantinya, tarif PPh final dinaikkan.
| Komponen | Aturan lama (PMK 68/2022) | Aturan baru (PMK 50/2025) |
|---|---|---|
| PPh final, platform dalam negeri terdaftar | 0,1% | 0,21% |
| PPN, platform dalam negeri terdaftar | 0,11% | Dihapus |
| PPh final, platform tidak terdaftar atau luar negeri | 0,2% | 1% |
| PPN, platform tidak terdaftar | 0,22% | Dihapus |
Untuk platform dalam negeri, total beban pajaknya hampir sama dengan aturan lama (0,21% dibanding 0,1% + 0,11%). Untuk platform luar negeri, bebannya naik cukup tajam, dari total 0,42% menjadi 1%. Pesan kebijakannya jelas: pemerintah ingin transaksi berpindah ke platform berizin.
Catatan kecil: ada satu laporan media yang menyebut angka 0,22%, tetapi sebagian besar sumber, termasuk tulisan di situs DJP, menyebut 0,21%.
Contoh hitungan pajak saat menjual USDT
Misalkan kurs USDT di exchange sedang sekitar Rp18.000. Angka ini hanya contoh, cek kurs terkini di kalkulator USDT ke rupiah.
| Kamu menjual | Nilai transaksi | PPh 0,21% (dalam negeri) | PPh 1% (luar negeri) |
|---|---|---|---|
| 100 USDT | Rp1.800.000 | Rp3.780 | Rp18.000 |
| 1.000 USDT | Rp18.000.000 | Rp37.800 | Rp180.000 |
| 5.000 USDT | Rp90.000.000 | Rp189.000 | Rp900.000 |
Perhatikan bahwa pajak dihitung dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan. Kalau kamu membeli 1.000 USDT di Rp18.200 lalu menjualnya di Rp18.000 (rugi kurs), PPh final 0,21% tetap dipotong dari Rp18 juta.
Selain pajak, ada biaya transaksi platform, selisih harga beli dan jual (spread), serta biaya penarikan rupiah ke rekening. Jadi untuk tahu angka bersih yang masuk ke rekening, jumlahkan semuanya. Langkah pencairannya ada di cara mencairkan USDT.
Siapa yang memotong dan menyetor pajaknya
Di pedagang dalam negeri berizin OJK, semuanya otomatis. Platform memotong PPh final saat transaksi terjadi dan menyetorkannya ke negara. Biasanya potongan pajak tercantum di riwayat transaksi, dan banyak platform menyediakan bukti potong yang bisa diunduh.
Di platform luar negeri, ada dua kemungkinan:
- Kalau platform itu sudah ditunjuk DJP sebagai pemungut, platform yang memotong 1%.
- Kalau belum ditunjuk, kamu sendiri yang wajib menyetor PPh final 1% atas penjualanmu.
Kemungkinan kedua sering terlupa. Banyak pengguna menjual USDT lewat P2P di platform luar negeri dan menganggap urusan pajak beres, padahal tidak ada yang memotong apa pun. Status platform luar negeri dan legalitasnya dibahas di legalitas USDT.
Swap, P2P, dan kasus yang sering membingungkan
Tukar USDT ke kripto lain. Aturan pajak kripto mencakup tukar-menukar antar aset kripto. Kami tidak menemukan aturan khusus yang membedakan stablecoin, sehingga swap USDT ke BTC atau sebaliknya pada umumnya masuk kategori transaksi yang bisa dikenai PPh final. Pedagang berizin biasanya memotong sesuai sistem mereka. Ini salah satu area yang sebaiknya kamu konfirmasi ke konsultan pajak.
P2P langsung antar pengguna. Kalau kamu menjual USDT lewat fitur P2P di platform luar negeri, ini tetap penjualan aset kripto. Untuk transaksi antar individu di luar platform mana pun, perlakuan pajaknya tidak diatur secara spesifik dalam sumber yang kami temukan. Jangan mengira transaksi itu otomatis bebas pajak.
Memindahkan USDT antar dompet sendiri. Menarik USDT dari exchange ke dompet pribadimu bukan penjualan, jadi bukan objek PPh final. Biaya penarikan tetap berlaku. Lihat cara transfer USDT.
Menerima USDT sebagai gaji atau bayaran. Di Indonesia, kripto tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran. Kalau kamu bekerja untuk klien luar negeri yang membayar dalam USDT, penghasilan itu tetap penghasilan yang wajib dilaporkan, dan penjualannya ke rupiah dikenai PPh final. Situasi seperti ini sebaiknya didiskusikan dengan konsultan pajak.
Penambang. Aturan baru juga mengatur penambang kripto, termasuk PPN atas jasa verifikasi. Ini tidak relevan untuk USDT karena USDT tidak ditambang. Kalau ada aplikasi yang menawarkan "mining USDT", baca peringatan penipuan USDT.
Mulai dengan akun terverifikasi
Akun terverifikasi di exchange dengan verifikasi identitas (KYC) adalah cara paling sederhana dan paling rendah risikonya untuk pertama kali membeli dan menjual USDT.
Beroperasi sejak 2013 dan terdaftar di FinCEN (AS) serta FCA (Inggris); pengguna di Indonesia dilayani oleh entitas internasionalnya. Periksa ketersediaan dan aturan lokal sebelum mendaftar.
Pelaporan di SPT Tahunan
PPh final bukan berarti tidak perlu lapor. Secara umum ada dua hal yang dilaporkan:
- Harta. USDT dan aset kripto lain yang kamu miliki pada akhir tahun dicantumkan di daftar harta, biasanya dengan nilai perolehan.
- Penghasilan yang dikenai PPh final. Penjualan yang sudah dipotong PPh final dilaporkan di bagian penghasilan final, bukan digabung dengan penghasilan yang dikenai tarif progresif.
Hal-hal yang membantu saat mengisi SPT:
- Unduh laporan transaksi tahunan dari setiap platform yang kamu pakai.
- Simpan bukti potong PPh dari pedagang dalam negeri.
- Catat sendiri penjualan di platform luar negeri dan bukti setor kalau kamu menyetor sendiri.
- Catat nilai perolehan USDT yang masih kamu pegang di akhir tahun.
Tata cara teknis pengisian bisa berubah mengikuti sistem DJP. Untuk kepastian format terbaru, cek panduan resmi DJP atau tanyakan ke konsultan pajak.
Contoh lengkap: dari beli sampai uang masuk rekening
Supaya lebih nyata, mari ikuti satu transaksi dari awal sampai akhir. Bu Wati membeli 2.000 USDT di pedagang berizin saat kurs sekitar Rp17.800, lalu beberapa bulan kemudian menjualnya saat kurs sekitar Rp18.100.
| Langkah | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Nilai beli | 2.000 × Rp17.800 | Rp35.600.000 |
| Nilai jual | 2.000 × Rp18.100 | Rp36.200.000 |
| PPh final 0,21% atas nilai jual | 0,21% × Rp36.200.000 | Rp76.020 |
| Selisih sebelum biaya lain | Rp36.200.000 − Rp35.600.000 − Rp76.020 | sekitar Rp523.980 |
Angka di atas belum termasuk biaya transaksi platform dan biaya penarikan rupiah. Perhatikan bahwa PPh final dihitung dari Rp36,2 juta, bukan dari keuntungan sekitar Rp600 ribu. Kalau Bu Wati menjual lewat platform luar negeri dengan tarif 1%, pajaknya menjadi Rp362.000, dan keuntungan bersihnya tinggal sekitar Rp238.000.
Contoh ini menunjukkan bahwa untuk stablecoin, yang keuntungannya biasanya hanya berasal dari pergerakan kurs rupiah, perbedaan tarif 0,21% dan 1% sangat terasa.
Kalau kamu sering bertransaksi dalam jumlah kecil, buat catatan sederhana di spreadsheet: tanggal, platform, jumlah USDT, kurs, nilai rupiah, dan potongan pajak. Lima menit setiap bulan bisa menghemat banyak waktu saat musim SPT.
Kesalahan umum soal pajak kripto
- Mengira tidak ada pajak kalau rugi. PPh final tetap dipotong dari nilai penjualan, untung atau rugi.
- Mengira P2P di platform luar negeri bebas pajak. Tarifnya justru lebih tinggi, dan kewajiban setor bisa ada di tanganmu.
- Tidak menyimpan riwayat transaksi. Platform bisa tutup atau akunmu bisa ditutup. Unduh laporan secara berkala.
- Menganggap USDT bukan kripto karena nilainya stabil. Secara aturan, USDT tetap aset kripto dan tunduk pada aturan yang sama.
- Mencampur rekening pribadi dengan rekening orang lain. Selain berisiko diblokir, ini menyulitkan pembuktian asal dana.
Pelaporan otomatis ke DJP mulai 2026
Ada satu perubahan besar yang perlu diketahui semua pemegang kripto. PMK 108/2025, yang berlaku sejak 1 Januari 2026, menerapkan kerangka pelaporan aset kripto OECD (CARF) di Indonesia.
Artinya:
- Penyelenggara jasa aset kripto wajib melaporkan transaksi pengguna ke DJP, termasuk tukar kripto ke rupiah, tukar antar kripto, dan transfer.
- Kepemilikan wajib pajak dalam negeri juga dilaporkan.
- Data tahun pajak 2026 menjadi data pertama yang dilaporkan, dan pertukaran data dengan negara lain dijadwalkan mulai 2027.
PMK 108/2025 tidak menambah tarif pajak baru. Tetapi dengan pelaporan otomatis ini, selisih antara yang dilaporkan platform dan yang kamu laporkan di SPT akan lebih mudah terlihat. Pertukaran data internasional juga berarti akun di platform luar negeri tidak lagi "tak terlihat".
Sebagai gambaran skala, penerimaan pajak kripto mencapai sekitar Rp2,15 triliun secara kumulatif sejak 2022, menurut data OJK dan DJP.
Bagaimana dengan USDT yang dikirim dari luar negeri?
Pekerja migran sering bertanya: kalau saya membeli USDT di luar negeri lalu keluarga menjualnya di Indonesia, siapa yang kena pajak? Secara umum, pajak Indonesia atas penjualan kripto dikenakan pada transaksi penjualan yang terjadi di platform. Kalau keluarga menjual lewat pedagang dalam negeri berizin, platform memotong PPh final 0,21% dari nilai jual, sama seperti transaksi lain.
Pertanyaan apakah kiriman uang itu sendiri dianggap hibah, penghasilan, atau hal lain di mata pajak tergantung hubungan dan situasi. Karena itu lebih aman mencatat tujuan setiap kiriman. Bahasan praktisnya ada di remitansi USDT, dan cara mengirimnya di cara transfer USDT.
Ringkasan: langkah praktis supaya pajak USDT beres
- Jual lewat pedagang berizin OJK kalau ingin pajak dipotong otomatis dengan tarif lebih rendah.
- Catat setiap penjualan di platform luar negeri dan pastikan PPh 1% disetor kalau platform tidak memotongnya.
- Unduh laporan tahunan dan bukti potong dari setiap platform sebelum mengisi SPT.
- Laporkan kepemilikan USDT di daftar harta SPT.
- Tanyakan ke konsultan pajak untuk kasus khusus: swap rutin, penghasilan dalam USDT, atau volume transaksi besar.
Aturan pajak kripto di Indonesia sudah berubah dua kali dalam beberapa tahun terakhir, dan bisa berubah lagi. Selalu cek ketentuan terbaru di situs resmi DJP sebelum mengambil keputusan besar.



